Rapat dengar pendapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Ahmadiyah semalam menghasilkan kesimpulan perlu dialog lebih lanjut untuk mencari solusi. Politikus dari dua fraksi mengusulkan pembentukan Panitia Kerja Ahmadiyah.
Ide ini pertama kali dilansir Hasrul Azwar dari Partai Persatuan Pembangunan. Namun Hasrul secara khusus menyebut Panja untuk Ahmadiyah Qodian, satu dari dua aliran Ahmadiyah.
"Saya berpendapat, kita bentuk Panja Ahmadiyah Qodian sebagai sumbangsih untuk mencari solusi," kata Hasrul dalam rapat pada Rabu malam, 16 Februari 2011.
Ali Maschan Moesa dari Partai Kebangkitan Bangsa lalu bertanya lebih rinci. Pertama, Ali bertanya versi Ahmadiyah mengenai kejadian Cikeusik, Pandeglang.
Kedua, dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri disebutkan mengenai pembinaan jemaah Ahmadiyah. "Apa sudah ada pembinaan kepada Bapak atau belum? Atau memang tidak mau dibina, karena namanya keyakinan dibawa mati?" kata Ali.
Ali mengatakan mengikuti penjelasan pengurus Ahmadiyah, pada awalnya tidak ada perbedaan antara Ahmadiyah dengan Islam secara umum. "Tetapi, ketika teman-teman masih menyebut (pendiri Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad) Alaihissalam, saya berkeyakinan Ahmadiyah masih mengakui Mirza sebagai nabi," kata Ali.
"Jadi kesimpulannya, menurut teman-teman Ahmadiyah, Mirza nabi. Itu keyakinan yang tidak sama dengan kami. Tetapi saya akan bela Bapak-bapak untuk meyakini seperti itu. Tapi saya ingin dialog terus," kata Ali Maschan.
Ali Maschan lalu mengamini usulan Hasrul untuk membentuk Panitia Kerja tentang Ahmadiyah. "Dibubarkan saya tidak setuju, dialog saya setuju," Ali menegaskan.
Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Abdul Basith, tak menjawab tegas soal status kenabian Mirza ini dalam ajaran mereka. Basith hanya meminta agar pemerintah melindungi hak mereka sebagai warga negara.
"Kami lahir di sini, sebagai bangsa Indonesia, minta hak konstitusional kami dijamin. Oleh karena itu, biarkanlah kami bebas menganut agama yang kami yakini. Menjadi kewajiban pemerintah menjamin keselamatan kami," kata Basith.
Basith setuju jalan yang paling baik untuk mencari solusi adalah melalui dialog. "Kami sangat berterimakasih komisi ini bisa memfasilitasi. Ke depan, bukan hanya di tingkat pusat malah bisa sampai ke daerah," ujarnya.
Dia berharap jemaah Ahmadiyah diberi kebebasan menjalankan ibadah seperti di Malaysia dan Singapura. "Seperti di Malaysia misalnya, kami bebas melaksanakan ibadah di tempat kami. Begitu ada potensi kerusuhan polisi datang. Begitupun Singapura," ujarnya.
Sumber : Vivanews.
Beginilah Pemeluk Agama di Negara Ini Terkadang Gak jelas, terkadang tidak bisa membedakan agama dan politik, yang lebih repot kalo pemimpin politik adalah pemimpin umat beragama.
Dalam Akidah harusnya mesti tegas jangan bermuka dua, katakan ya jika ya katakan tidak jangan tidak.
Munafik terkadang hanyut dalam politik...!!